Unik Sendiri! Viktor Bungtilu Laiskodat: AIPI Desain Model Politik Khas NTT?

LINTAS PEWARTA - Konteks sosial politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki keunikan tersendiri.

Oleh sebab itu, Gubernur Provinsi NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi NTT, untuk menemukan konstruksi dan model politik khas NTT.

Hal itu disampaikan VBL saat kunjungan AIPI Provinsi  NTT di ruang kerja Gubernur, pada Rabu (08/02/2023).

Baca Juga: PMI NTT Gelar Pelatihan Manajemen Mutu dan PPI, Josef Nae Soi Sentil Stok Darah

Ia mengatakan, bahwa prinsip politik yaitu untuk kesejahteraan. Sementara, Kekuasaan itu sebagai alat.

"Prinsip dasarnya di situ. Tidak ada politik untuk menuju kehancuran. Saya berharap teman-teman bisa mensuplai sebuah konsep tentang politik yang khas NTT yang dapat mendorong kesejahteraan," katanya.

Menurut Gubernur NTT, politik itu adalah sebuah upaya untuk menuju kesejahteraan. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepasa AIPI untuk melihat hambatan politik pemerintahan itu di mana dan penyelesaian seperti apa yang dibutuhkan.

Baca Juga: Kodim 1613/Sumba Barat Perbaiki RTLH Milik Warga Kurang Mampu, Dandim: Pengerjaan Sesuai Target

Dirinya berharap, agar AIPI mampu merumuskan dan mendesain politik khas NTT. Model realitas masyarakat sosial politik macam mana yang terdapat dan sesuai konteks di NTT.

"Kita punya kendala besar karena politik kita masih dalam politik prosedural dan belum masuk ke subtansi yang sebenarnya dari politik. Politisi kita masih banyak yang belum memahami masalah dan menemukan jalan keluar," ujarnya.

"NTT itu sesuatu yang berbeda dan sangat unik. Suku bangsanya begitu banyak. Mempersatukannya tidak mungkin dalam suku bangsa, bahasa dan agama. Bukan lagi pada politik identitas," sambung Viktor Bungtilu Laiskodat.

Baca Juga: Ada Apa? Simon Nahak Berkunjung ke Dinas Nakertrans Malaka: Saya Minta dengan Tegas!

Dia juga menjelaskan, bahwa moral psikologis masyarakatlah yang harus diperhatikan dalam politik, yakni; yang menindas dan tertindas, merdeka dan terbelakang, curang dan tidak curang, baik dan benar.

Desain politik, kata VBL, tidak boleh lagi terjebak lagi pada usaha untuk  menyalahkan kelompok tertentu serta hanya membangun kelompok tertentu lainnya.