• Jumat, 29 September 2023

GMNI Sebut DPRD Manggarai Hanya Butuh Rakyat Saat Pileg Saja

- Selasa, 6 September 2022 | 17:01 WIB
Demonstran GMNI Dan APM22 Saat Berorasi Di Depan Pintu Gerbang Kantor DPRD Manggarai (Lintas Pewarta)
Demonstran GMNI Dan APM22 Saat Berorasi Di Depan Pintu Gerbang Kantor DPRD Manggarai (Lintas Pewarta)

LINTAS EWARTA- DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah mestinya mendengar,menerima,menampung setiap aspirasi rakyat termasuk aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi serta menyampaikannya kepada pemerintah agar mendapatkan solusi atau setidaknya mendapatkan penjelasan

Namun di Manggarai NTT, anggota DPRD justru enggan menemui rakyatnya yang hendak menemui dan  menyampaikan aspirasi kepada mereka melalui aksi demonstrasi

Hal itu terlihat saat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  melakukan aksi demonstrasi bersama Aliansi Pemuda Manggarai (APM22) di depan kantor para anggota Dewan terhormat tersebut di Ruteng,Selasa 6 September 2022

Baca Juga: Buntut Dugaan Permintaan Fee Proyek Istri Bupati Manggarai NTT,Pemkri Ruteng Gelar Demonstrasi Damai

Tidak ada satupu anggota Dewan yang bersedia menerima atau menemui masa aksi

Informasi yang diterima para demonstran, semua anggota Dewan tersebut sedang tidak ada di tempat

Sikap anggota DPRD Manggarai itu menimbulkan kekecewaan para peserta aksi

Baca Juga: Manggarai Kirim Persim Berlaga Pada Turnamen Sepak Bola ETMC Di Lembata NTT

Kekecewaan itu disampaikan ketua GMNI cabang Manggarai,Emanuel Suryadi dalam orasinya di depan kantor DPRD Manggarai

Bahkan Emanuel menyebut DPRD Manggarai hanya membutuhkan rakyat saat pemilihan legislatif (pileg) saja

"Anggota DPRD Manggarai hanya kumpulan orang orang yang hanya butuh rakyat saat pileg saja" ungkap Emanuel dengan suara lantang penuh kesal

Baca Juga: Bupati Manggarai Barat NTT Menandatangani Prasasti Persemian LIMC

Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manggarai tersebut melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM

GMNI menilai kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang menyengsarakan dan menyulitkan rakyat karena  dapat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat apalagi saat ini sedang dalam proses pemulihan ekonomi pasca dihantam covid-19 selama kurang lebih dua tahun

Di kantor DPRD Manggarai,peserta aksi terpantau hanya bisa menyampaikan aspirasi mereka dari depan pintu gerbang karena dijaga ketat aparat kepolisian dan anggota Polisi Pamong Praja atau Pol.PP

Halaman:

Editor: Ade Windiarto

Sumber: Lintaspewarta.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 15.697 KPM di Belu Terima CBP dari Pemerintah

Minggu, 24 September 2023 | 07:25 WIB
X