Bupati Belu Hadiri Rakor Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan RI - Timor Leste

LINTAS PEWARTA - Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan  RI -Timor Leste.

Rakor tersebut berlangsung di Kantor Gubernur NTT. Pada Rabu 24 Mei 2023.

Pelaksanaan Rakor tersebut sebagai tindak lanjut Penandatanganan Joint Statement on the Establishment of
Economic Zone in Border Areas perbatasan RI-Timor Leste.

Baca Juga: Arab Saudi dan AS, Tengah Membahas Dugaan Pelanggaran Gencatan Senjata di Sudan

Dimana sebelumnya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Timor Leste pada
tanggal 13 Februari 2023.

Berkaitan dengan itu, Pemprov NTT perlu melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Oecusse.

Salah salah satu upaya pengembangan kawasan ekonomi tersebut, yaitu melalui Pembentukan Bilateral Investment Treaty sesuai Arahan Presiden RI.

Baca Juga: Diduga Korupsi Bansos, KPK Lakukan Penggeledahan di Kantor Kemensos

Dalam rapat pembahasan itu selain Bupati Belu diikuti pula oleh Bupati Kupang, Bupati Timor Tengah Utara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Para Kepala Badan Perbatasan Provinsi NTT, BUMD Provinsi NTT, BUMD Kabupaten TTU, BUMD Kabupaten Belu dan BUMD Kabupaten Kupang.

Hadir pula, para Kepala Biro Hukum
Kementerian/Lembaga, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Ideologi Politik, Lembaga Ketahanan Nasional, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Maju Caleg DPR RI, Komedian Ucok Baba: Siap Memperjuangkan Hak Kaum Difabel

Ikut hadir, Asisten Deputi Pengelolaan Perbatasan Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Direktur Kerja Sama Bilateral, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.***