LINTAS PEWARTA - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait pelarangan ekspor bijih nikel didukung.
Usaha itu dilakukan agar lebih fokus melakukan hilirisasi sebelum dilakukan ekspor.
Presiden Jokowi menegaskan kepada para menterinya meski kalah dalam gugatan, namun upaya banding dan upaya lainnya terus dilakukan demi peradaban yang lebih besar bagi Indonesia.
Baca Juga: Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Presiden Jokowi Sampaikan 8 Point Penting Ini
"Pada prinsipnya kami sebagai loyalis Presiden Jokowi tentu sangat mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut apalagi ini untuk kebaikan negara. Toh terbukti kita stop nikel kenaikan pendapatan negara ratusan kali lipat dari sebelum-sebelumnya," ujar Sekjen Kornas-Jokowi Akhrom Saleh, Minggu (15/01/2023).
Tidak gentar ancaman Eropa, Presiden Jokowi juga akan melakukan hal yang sama terhadap bauksit, berencana melakukan penyetopan pada Juni 2023 mendatang.
Akhrom menilai potensi keuntungan dari penyetopan bauksit juga diprediksi akan menguntungkan Indonesia berkali kali lipat.
Baca Juga: Tinjau Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Manggarai, Bupati: Untuk Keselamatan
"Artinya stop ekspor bauksit ini, bisa saja ke depannya bernasib sama dengan Nikel yang mengalami kenaikan yang signifikan. Maka dari itu, selagi ini kepentingan bangsa dan negara, tentu kita sangat mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut yang memang sangat menguntungkan Indonesia, khususnya dari sektor tambang," ucapnya.
Selain itu, Akhrom berharap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi dapat ditiru atau diteruskan kebijakan tersebut oleh presiden selanjutnya.
Bukan hanya melanjutkan kebijakan hilirisasi tetapi juga melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dan program-program lainnya.
Baca Juga: SMKN 2 Belu Siapkan Lulusan Petani Modern? Simak Pernyataan Para Siswa-Siswi
"Demikian juga kita berharap kepada pengganti Presiden Jokowi kelak, program program pemerintahan Jokowi yang baik tentu harus dilanjutkan, seperti IKN dan sebagainya," ungkapnya.
"Oleh karenanya, jadi persoalan ‘serius’ bila pengganti Presiden Jokowi nanti tidak melanjutkan program yang bagus bagi bangsa dan negara tersebut," sambungnya.
Artikel Terkait
Satreskrim Polres SBD Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Nona Ina, Reka Adegan Keempat Jadi Begini
Tampil Profesional Saat Rekonstruksi di TKP, Kuasa Hukum Keluarga Alm. Nona Ina Sampaikan Ini
Terduga Pelaku SE, Telah Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh Satreskrim Polres Manggarai Barat
Pameran Lukisan di Sumenep, Bupati: Kekayaan Budaya dan Destinasi Wisata
Komunitas AJA Gelar Nataru Bersama, Ternyata Wabup Belu...
Hadiri Puncak HUT PR Saraswati yang Ke-46, Wabup I Made Kasta Tegaskan Hal Ini