Presiden Jokowi Tegaskan Stop Ekspor Nikel Dan Bauksit Mulai 2023

LINTAS PEWARTA - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bauksit serta mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri, Jakarta (21/12/2022).

"Pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri, yang berlaku mulai Juni 2023 mendatang," tuturnya.

Pemerintah dalam hal ini kata Jokowi, akan terus berupaya untuk menambah penghasilan dan nilai tambah dalam negeri serta penguasaan sumber daya alam secara utuh dan memperbanyak lowongan kerja.

Baca Juga: Jokowi: Saat Ini Ekonomi Makro Indonesia Lebih Baik, Kuartal III Tahun 2022 Surplus 8,9 Miliar Dolar AS

"Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, saya memperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata," ujarnya

Kemudian, Presiden juga menyampaikan terkait pemberhentian expor nikel pada 2020. Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor nikel.

Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar USD di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021. Perkiraan saya, tahun ini nilai ekspor nikel akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar USD.

Baca Juga: Bukan Hanya Kades, Desa Tidak Akan Maju Dan Berkembang Jika Sosok Ini Tidak Jalankan Tugasnya Dengan Baik

Adapun aturan pelarangan ekspor nikel dan bauksit merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk peningkatan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi secara merata.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan keterangan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.