LINTAS PEWARTA - Saat menghadiri acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 yang digelar di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menyampaikan bahwa, saat ini ekonomi makro Indonesia lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2014-2015 yang lalu, Rabu (21/12/2022).
"Saat itu Indonesia dikategorikan negara rentan terpuruk bersama lima negara lainnya. Kalau kita ingat waktu itu ada taper tantrum dan yang kita lihat angka detail di tahun 2014-2015 , defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar dolar AS di 2014 kemudian di tahun 2015 berada di angka 17, 5 miliar dolar AS dan di tahun 2014 neraca dagang kita masih defisit 2,2 miliar dolar AS , pungkas presiden," tuturnya.
Terkait hal itu juga, Presiden juga mengharuskan seluruh jajarannya untuk berani melakukan reformasi struktural demi menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakan.
Baca Juga: Jalan Wee Desi Dihiasi Sampah, Salah 1 Pelintas: Ini Bikin Resah
"Misalnya, urusan Surat Berharga Negara (SBN) yang saat itu 38,5 persennya dikuasai asing, sekarang tinggal 14,8 persen yang dikuasai asing. Jika masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan," terangnya.
Adapun Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah juga menurut Jokowi, terlihat hasilnya dengan nyata dalam neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III tahun 2022 ini sudah surplus sebesar 8,9 miliar dolar AS. Nominal tersebut berarti 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian, sekarang berapa, karena itu penting sekali," imbuhnya.
Baca Juga: Pusaran Korupsi! Pemimpin Merakyat Vs Dana Desa, Berharap Sumbaku Maju Dan Jaya
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut antara lain izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” jelasnya.
Demikian halnya dengan aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, tidak pula disewakan. Juga peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk digudang. Presiden meminta hal-hal tersebut segera dihentikan.
"Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. dipikir saya enggak tahu? Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif. Atau, membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik harus betul-betul kita garap," tegasnya.
Artikel Terkait
Sosok Dibalik Pemekaran Kab. SBD Yang Terlupakan
Sejarah Singkat World Cup
Birokrasi Terkooptasi Politik? Membebaskan Birokrasi dari Politisi
HUT NTT Ke-64, VBL: Petani Jagung Bisa Menghasilkan 4 Triliun Karena Ini
Jacob Ereste: Ini Harapan Pada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Di Danau Waikuri Gubernur VBL Ungkapkan Rasa Cintanya Untuk NTT