PDIP Sebut Jokowi Layak Jadi Sekjen PBB Setelah Selesai Menjabat Presiden RI, Begini Tanggapan Warganet

LINTAS PEWARTA - Masa jabatan Presiden Jokowi (Joko Widodo) akan selesai pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Ekonomi Said Abdullah menegaskan bahwa secara konstitusional akan diberhentikan masa jabatannya.

Menurut Ketua DPP PDI-Perjuangan menyebutkan bahwa selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah memberikan peninggalan atau legacy yang luar biasa bagi negeri ini.

Baca Juga: Fantastis! Harga Bandana Milik Atta Halilintar yang Disita Polisi Seharga Rp2,2 Miliar

"Secara konstitusional, Bapak Presiden per 20 Oktober tahun 2024 mengakhiri masa jabatan," ujarnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 November 2022, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.

Menurut pengakuannya itu, Presiden Jokowi layak untuk menjadi Sekjen (Sekretaris Jenderal) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setelah berhenti menjabat sebagai Presiden. 

"Dengan legasi yang luar biasa, karena legesinya luar biasa maka layak mantan Presiden Jokowi nanti after 20 Oktober itu layak dijadikan Sekjen PBB," tambahnya.

Baca Juga: Kasus Perceraian di Majalengka Meningkat, Diduga Faktor Ekonomi, Berpengaruh pada Mental Anak Muda

Pengakuan dari Ketua PDIP tersebut menuai pro dan kontra dari warganet.

"Lah kasian jangan cape, biarkan beliau istirahat di kampung halamannya kembali ke solo dengan jadi walikota gantikan Gibran," tulis @r._kemal.

"Cocok sekali seluruh dunia akan merasakan kejujuran dan kesederhanaannya sebagai tokoh dunia yang tidak suka umbar janji," tulis @wwahdann.

Baca Juga: Tiket Blackpink di Jakarta Dimulai dari Harga Rp1,3 Jutaan, Habis Dalam Satu Detik di Tiket.com!

"Dalam catatan saya ada beberapa warisan kelam beliau yang justru sangat merugikan bangsa ini, pertama idea koalisi gemuk dalam kabinet Presiden Jokowi melahirkan oligarki.

Kedua beliau tidak serius menangani masalah korupsi secara komprehensif dan ketiga beliau tidak tegas menyikapi tragedi Kanjuruhan.