• Senin, 26 September 2022

Hacker Bjorka Buka Kembali Data Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir

- Jumat, 16 September 2022 | 06:51 WIB
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir kembali diungkap (Dok.Kontras)
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir kembali diungkap (Dok.Kontras)

LINTAS PEWARTA - Baru-baru ini, hacker Bjorka disebut-sebut telah mengungkap fakta kasus Aktivis HAM Munir. Sebenarnya, fakta yang diungkap akun twitter Bjorka sejalan dengan fakta dalam temuan Tim Pencari Fakta Munir.

Sayangnya, proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan pemerintah mengumumkan ke masyarakat tentang hasil temuan TPF, tidak pernah dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal: pemerintah tidak menyimpan dokumen tersebut.

Dalam siaran pers Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) yang diunggah dalam akun twitter @amnestyindo menyebutkan, jika ditelusuri dari berbagai dokumen hukum, munculnya nama Deputi V BIN Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) bukan hal baru.

Baca Juga: Terkait Judi Online, PPATK Blokir 500 Rekening

"Keterkaitan antara Muchdi dan Pollycarpus berhasil ditemukan oleh TPF yang di antaranya saat itu menyatakan adanya fakta sambungan telepon antara Polly dan Muchdi berlangsung sebelum dan sesudah Munir tewas. Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya," tulis KASUM dalam siaran pers, Kamis 15 September 2022.

Temuan TPF dikuatkan oleh amar/pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Fakta Persidangan dalam Putusan Perkara Pidana atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, yaitu adanya komunikasi antara Pollycarpus dan Muchdi sebanyak tidak kurang dari 41 kontak bicara.

"Muchdi pernah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Muchdi," tulisnya.

KASUM menilai putusan tidak mempertimbangkan fakta hukum. KASUM menilai Majelis Hakim kurang objektif, independen, imparsial, kompeten, jujur, adil, dan benar sehingga salah menerapkan hukum pembuktian, termasuk mengabaikan bukti-bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Baca Juga: Presiden Keluarkan Inpres, Seluruh Instansi Pusat Sampai Daerah Gunakan Kendaraan Listrik

Halaman:

Editor: Ade Windiarto

Sumber: Amnesty Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terkait Judi Online, PPATK Blokir 500 Rekening

Kamis, 15 September 2022 | 17:39 WIB
X