• Senin, 28 November 2022

Pemerintah Kembali Luncurkan Program Jampersal Bagi Warga Kurang Mampu, Berikut Syarat Mendapatkannya

- Rabu, 27 Juli 2022 | 17:31 WIB
Ilustrasi ibu hamil (Pixabay)
Ilustrasi ibu hamil (Pixabay)

LINTAS PEWARTA - Program jaminan sosial kembali digulirkan oleh Pemerintah, kali ini Pemerintah meluncurkan program perlindungan sosial bagi ibu hamil, ibu yang akan melahirkan serta bayinya.

Hal tersebut atas dasar Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu hingga 31 Desember 2022, yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada Senin, 12 Juli 2022.

Tujuan Inpres tersebut adalah untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Baca Juga: Fenomena Fase Bulan Baru, Pesisir Selatan Jawa Diperkirakan Akan Diterjang Rob Hari Ini dan Besok

Instruksi Presiden itu ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Lalu, apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk mendapatkan program Jaminan Persalinan (Jampersal)?

Untuk mendapatkan program tersebut, masyarakat mengajukan diri sebagai peserta Jampersal ke Kantor Dinas Sosial di masing-masing kabupaten/kota.

Baca Juga: Bawang Merah Berkhasiat Menumbuhkan Kembali Rambut

Persyaratan yang harus disediakan antara lain:
1. Membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
2. Melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK).
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa sesuai domisili pemohon.
4. Surat keterangan opname/surat keterangan/surat rujukan dari rumah sakit/puskesmas/keterangan dokter.
5. Jika tidak memiliki KTP/KK dapat menunjukkan surat keterangan domisili dari desa/kelurahan.

Halaman:

Editor: Ade Windiarto

Sumber: Indonesia.go id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X