Senator Sultan Minta Pemda Prioritaskan Dana Transfer Umum Untuk Belanja Infrastruktur Dasar Daerah

LINTAS PEWARTA- Banyak fenomena persoalan sosial yang justru terjadi dan viral di media sosial akibat kealpaan negara di sektor pelayanan publik seperti infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas kesehatan.

"Melihat banyaknya fenomena pembangunan infrastruktur dasar daerah yang belum optimal selama ini.

Kami mendorong Pemerintah daerah agar sebaiknya memprioritaskan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber angggaran pembangunan infrastruktur dasar yang signifikan menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa 06 Juni 2023.

Baca Juga: Ucapan 'Makasih Udah Demen Liat Story Aku' dari Nikita Mirzani, Mendapat Komentar Pedas Netizen

Hal ini disampaikan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar publik kepada masyarakat di daerah.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan kesehatan masyarakat sama pentingnya dengan akses terhadap kebutuhan pangan.

Keberadaan Infrastruktur dasar yang ideal justru akan masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Baca Juga: Ayah Baim Wong Berulang Tahun ke - 77, Ayu Dewi Hingga Audy Item Beri Ucapan Selamat

"Infrastruktur dasar yang layak akan mendorong percepatan pertumbuhan industri dan biaya logistik yang efisien.

Sayangnya Pemerintah daerah akhir-akhir ini hanya berharap agar mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat", kritik Sultan.

Di saat yang sama, kata Sultan, dana transfer pusat daerah yang dialokasikan oleh pemerintah justru banyak yang diendapkan oleh pemerintah daerah di bank.

Baca Juga: Shin Tae-Yong Memanģgil Dua Pelatih Bergabung Dalam Tim Garuda

Padahal kita ketahui, bahwa belanja pemerintah di sektor produktif merupakan faktor yang menentukan bagi fundamental pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mayoritas pemerintah daerah tidak merealisasikan dana transfer pusat daerah sebagai sumber angggaran pembangunan infrastruktur.