Senator Sultan: Minta Komoditas Sawit dan Karet Rakyat Kembali Diberikan Pupuk Bersubsidi

LINTAS PEWARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemberian tax holiday atau insentif pajak kepada pelaku usaha pertambangan mineral nikel selama ini.

Insentif pajak yang diberikan dinilai Sultan, tidak tepat karena dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah menghapus subsidi pupuk terhadap komoditas perkebunan rakyat.

"Kita bisa melihat, kekayaan nikel kita diekstraksi sedemikian rupa dan pengusahanya diberikan insentif pajak.

Baca Juga: Jessica Iskandar Membagikan Momen Bersama Suami, Netizen: Awas Ntar Lakinya Selingkuh

Sementara petani sawit dan karet harus mengurangi kebutuhan pangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk non subsidi bagi tanaman kelapa sawit dan karet dalam skala usaha yang kecil", ungkap Sultan melalui keterangan resminya. Pada Selasa 23 Mei 2023.

Menurut Sultan, Kelapa Sawit dan Karet alam merupakan komoditas unggulan yang sejak lama telah berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Kedua komoditas ini tidak kalah pentingnya dengan biji nikel yang digandrungi pemerintah akibat perkembangan industri kendaraan listrik.

Baca Juga: Bilqis Tampil Beda, Ayu Ting Ting: Bunda yang Deg Degan

"Harus kita akui bahwa pertambangan nikel dengan pendekatan hilirisasi penting dilakukan.

Sultan berharap pemerintah tidak lupa peran para petani kecil di daerah yang sangat dibebani oleh biaya produksi perkebunan yang tinggi, sementara harga komoditas terus mengalami volatilitas.

Selanjutnya, Kami mendorong Pemerintah untuk kembali memberikan subsidi pupuk kepada komoditas unggulan perkebunan seperti kelapa sawit dan karet rakyat.

Baca Juga: Peduli, BEM Unika Kupang adakan Diskusi dengan Tema ' Wujudkan Pemilu 2024 yang Aspiratif dan Demokrasi'

Tekanan akibat rendahnya Nilai Tukar Petani akan semakin meningkat akibat penolakan komoditas sawit beberapa komoditi perkebunan lainnya oleh Uni Eropa.

"Artinya, Kita akan kehilangan pasar komoditas perkebunan secara siginifikan. Maka, untuk menjaga daya beli dan konsumsi, Petani harus dilindungi dengan subsidi pupuk yang tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah", tutupnya.***