Mendagri Minta Kepala Daerah Stop Rekrut Tenaga Honorer yang tidak Berskill

LINTAS PEWARTA - Hentikan perekrutan tenaga honorer atau disebut tenaga administrasi yang tidak memiliki skil merupakn titipan keluarga pejabat atau tim sukses.

Pernyataan itu, diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Bangka Blitung, jumat 15 september 2023 lalu.

Dalam kunjungan itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pada kepala daerah untuk berhentik merekrut tenaga honorer.

Baca Juga: Disambut dengan Air Mata, Petrus Tae Terima Bantuan Sembako dan Peralatan Tukang dari Kapolres Belu

" honorer sudah terlalu banyak dan tidam efektif, saya minta pada kepala daerah berani mengambil keputusan untuk stop mengambil tenaga honorer,"ungkap mendagri Tito Karnavian, dilansir dari BangkaPos.com,senin, 18 september 2023.

Dikatakan Mendagri, kalau direkrut tenaga honorer yang memiliki skill seperti Tenaga kesehatan dan guru itu tidak masalah. Namun, yang direkrut adalah tenaga honorer administrasi yang tidak punya skill.

Selain itu juga, lanjut Mendagri, hal itu akan menjadi bom waktu untuk pejabat berikutnya.

Baca Juga: Dua Pelaku Terduga Pencurian Tandon di Amankan Satreskrim Polres Manggarai Barat

Mendagri juga menyoroti terkait postur APBD kabupaten, Kota di provinsi di Bangka Blitung dimana setengahnya digunakan untuk belanja pegawai.

Saat membedah postur APBD kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung, lanjut Tito, ia melihat ada target belanja kepala daerah mencapai Rp900 miliar, namun Rp400 miliarnya digunakan untuk belanja pegawai.

Berarti hanya Rp500 miliar yang digunakan untuk kegiatan lain.

Baca Juga: Begini Cara Tes Kehamilan dengan Dua Cara ini, Simak ini

"Jangan-jangan Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk kegiatan pegawai lagi, lalu untuk masyarakatnya mana. Ada yang cuma Rp30 miliar, saya bilang ini pasti jalan banyak rusak, gang-gang banyak yang bolong," ucap Tito. 

Tito juga menyinggung daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) kecil yakni di bawah 10 persen dan mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.