Pengamat Politik UMK Ahmad Atang Mengatakan Partai Demokrat Lebih Nyaman Berkoalisi dengan PDIP

LINTAS PEWARTA - Partai Demokrat akan lebih nyaman berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Ganjar Pranowo daripada dengan Gerindra.

"Dilihat dari komunikasi politik yang dibangun belakangan ini, yang lebih intens justru Partai Demokrat dengan PDIP.

Kuat dugaan publik jika Demokrat akan bermitra dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo," kata Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi pada Jumat 15 September 2023. Dilangsir dari ANTARA News.

Baca Juga: Prediksi BMKG, Provinsi NTT dan beberapa Wilayah lainnya akan diguyur Hujan di Bulan ini

Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan arah perjuangan kemana Partai Demokrat akan berlabuh setelah mengambil sikap politik keluar dari koalisi perubahan.

Partai Demokrat setelah mengambil sikap politik untuk keluar dari koalisi perubahan, maka Demokrat masih mengambang untuk menentukan sikap koalisinya.

Demokrat hanya memiliki dua pilihan untuk bergabung, yakni dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres atau bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Gerak Cepat, Kapolres TTU Pimpin Anggota Lakukan Pemadaman Kebakaran Hutan di Oeluan

Demokrat harus memilih antara Ganjar atau Prabowo karena tidak ada lagi muncul capres baru atau koalisi baru, kecuali Demokrat abstain sebagaimana pilpres yang lalu,"ungkap Ahmad Atang.

Namun, melihat kecenderungan yang ada saat ini, menurut saya, Demokrat akan lebih nyaman berkoalisi dengan PDIP daripada dengan Gerindra," tambah Ahmad Atang.

Walau begitu, keinginan Demokrat tidak serta merta diterima oleh PDIP sebagai mitra koalisi. PDIP memasang syarat yang harus dipenuhi oleh Demokrat.

Baca Juga: Pengusaha Muda Sukses di bidang Usaha Toko Elektronik dan Sepeda elektrik

Ini bisa difahami karena sejarah PDIP dan Demokrat merupakan rivalitas politik masa lalu, karena ketika Demokrat berkuasa saat itu, PDIP berada di luar kekuasaan sebagai oposisi," tandas pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.***