Komisi I DPR RI Mendukung Usulan kenaikan Tunjangan Prajurit TNI Papua dan Daerah Terluar Perbatasan

LINTAS PEWARTA - Sebelumnya Komisi I DPR RI menerima usulan terkait kenaikan tunjangan prajurit TNI Papua atau daerah terluar perbatasan.

Usulan tersebut, disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ke komisi I DPR RI agar membahas soal kenaikan tunjangan TNI Papua atau daerah terluar Perbatasan.

Terlebih, tunjangan prajurit di Papua, tidak pernah dievaluasi selama 22 tahun terakhir Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Relawan Luncurkan Buku Biografi Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto

Merespon itu, Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory mengatakan bahwa dirinya dan Komisi I mendukung terkait usulan kenaikkan tunjangan prajurit TNI di Papua dan daerah terluar atau perbatasan.

“Pada prinsipnya kami mendukung, apalagi prajurit yang ada di wilayah terluar ataupun di Papua, risikonya lebih tinggi,” kata Hasbi dalam keterangannya kepada media, Senin,11 September 2023.

Meski demikian, Hasbi mengatakan, Komisi I DPR masih membahas wacana kenaikkan tunjangan tersebut.

Baca Juga: Bupati Bandung Barat Endorse Ridwan Kamil jadi Cawapres Dampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti

“Terkait di Papua memang harus ada tunjangan khusus, tapi lagi dibahas di Komisi I,” ujarnya.

Dilansir dari harian Kompas, selama ini tunjangan untuk prajurit tamtama yang bertugas di Papua hanya Rp 350.000 per bulan.

Oleh karena itu, Yudo Margono mengusulkan agar tunjangan tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipatnya atau sekitar Rp 700.000.

Baca Juga: Punya Keinginan Bersekolah tapi Kandas Hanya Tidak Memiliki Seragam, kini Sebastianus Fahik Hanya Penonton

Selain itu, TNI juga memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan pos-pos jaga perbatasan yang kondisinya kini banyak yang sudah tidak layak.

Anggaran untuk pembangunan pos pengamanan ini diusulkan di luar anggaran yang terprogram.***