Putusan Mahakamah Konstitusi Masa Jabatan KPK menjadi Lima Tahun

LINTAS PEWARTA - Masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun.

Masa jabatan KPK diputusan melalui Mahkamah Konstitusi ( MK) dari empat tahun menjadi lima tahun.

Adapun gugatan diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar saat membacakan putusan dari YouTube Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Kamis, 25 Mei 2023.

Dijelaskan Anwar, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semua berbunyi.

Baca Juga: Xavi Hernandez sudah mengantongi beberapa Nama Pengganti Sergio Busguets

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun. Dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," katanya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan, jika ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun itu diskriminatif.

Selain itu, masa jabatan selama empat tahun juga dianggap tidak adil apabila dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya.