LINTAS PEWARTA - Menteri Kominfo Jhonny G Plate kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, hal itu telah membuat publik bertanya - tanya.
Menyikapi hal itu, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengomentari soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jhonny G Plate.
Dinilai Hendri, bahwa penahanan terhadap Jhonny G. Plate merupakan hal yang wajar jika kebanyakan dari masyarakat menduga-duga kasus hukum ini dipolitisasi sebagai peringatan untuk partai Nasdem.
Baca Juga: Imigrasi Atambua Deportasi Seorang Warga Negara Kanada Melalui Melalui Imigrasi TPI Juanda Surabaya
Dikatakan Hendri, Partai NasDem diketahui sebagai salah satu partai politik yang telah mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden (Bacapres).
“Memang ini sebuah kasus yang menjadi perhatian publik karena momennya bersamaan dengan pencalonan Anies Baswedan oleh NasDem yang kemudian dinilai berseberangan dengan istana," kata Hendri Satrio melalui keterangan resminya, Kamis, 18 Mei 2023.
"Tapi seharusnya masyarakat Indonesia menghormati hukum yang terjadi dan bagaimana aparat menghormati masyarakat yang telah menghormati hukum itu," lanjutnya.
Hendri juga mendorong aparat penegak hukum untuk berani terbuka kepada masyarakat terkait seluruh proses hukum yang harus dijalani Jhonny G Plate.
“Transparan aja prosesnya. Kemudian tuduhan-tuduhannya dibuktikan sehingga masyarakat tidak berpersepsi negatif tentang bagaimana urusan politik ditarik ke hukum, tapi ini tentang murni kasus hukum yang harus diselesaikan oleh negara," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Hendri, jika tidak dilakukan, maka demokrasi di Indonesia bisa terancam apabila publik merasa adanya praktek hukum yang masih tebang pilih.
Baca Juga: Saat Berkunjung ke SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Presiden: Saya akan Beri Bantuan Ternak
“Pada saat hukum yang dianggap masyarakat masih tebang pilih maka demokrasi negara itu tidak akan langgeng dilaksanakan bahkan cenderung rusak," imbuhnya.
Selain itu, kata Hendri, soal nasib koalisi pengusung Anies Baswedan, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), menurut Hendri, akan semakin memperkokoh soliditas antar partai koalisi.
Artikel Terkait
Anggota Komisi III DPR RI Dukung Kejagung ungkap Kasus korupsi pembangunan Jalan Tol Japek II
MAKI Dorong KPK untuk Segera lakukan Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Wamenkumham
Satgas Pencegahan Korupsi Mabes Polri akan lakukan Identifikasi tata kelola Cukai sebagai penerimaan Negara
Menghadapi Tahun Politik 2024, KPK Menggelar Kompetisi Film Anti Korupsi
Didugaan Korupsi Proyek Pengadaan Subkontraktor Fiktif, KPK Menahan Dirut BUMN PT Amarta